Simsalabim! Sertifikat Tanah 312 Hektar Pulau D Dua Hari Sudah Kelar


SinarRakyat.Com | Luar biasa. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta Utara bisa diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, hanya dalam waktu satu hari. Surat untuk lahan seluas 312 hektare ini tertanggal 23 Agustus, namun tertanggal 24 Agustus sertifikat HGB ditandatangani Kepala Badan Pertanahan Jakarta Utara, Kasten Situmorang.

Pemegang hak HGB, atas nama PT Kapuk Naga Indah. Karuan saja berbagai kalangan terheran-heran dengan cepatnya proses HGB untuk Pulau D tersebut. Sementara masyarakat  yang mengurus sertifikat tanah seluas 100 meter, sangat sulit, lama dan harus bolak-balik.

Seperti diketahui, foto terbitnya‎ sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta Utara kian ramai dibincangkan berbagai kalangan. Penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Utara itu, dianggap sebagai suatu 'kejanggalan' dan bertentangan dengan aturan.

Adapun foto sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pulau 2a (Pulau D) merujuk pada PT Kapuk Naga Indah.‎ Di foto tersebut tertulis sertifikat bernomor 6226 itu dikeluarkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dengan nomor 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09.05/2017.

Keanehan

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad,‎ mengungkapkan, jika dicermati terdapat sejumlah keanehan dalam foto sertifikat itu. Yang pertama, kata dia, surat ukur untuk lahan seluas 312 hektare ini tertanggal 23 Agustus.

"Namun, sehari kemudian terbit sertifikat HGB bertanggal 24 Agustus. Tentunya proses penerbitan sertifikat yang cukup kilat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/8/2017).

Ia mengatakan, sertifikat HGB tak mungkin selesai dalam waktu sehari. Pasalnya, terdapat proses pengukuran tanah oleh petugas BPN yang harus dilalui. Dan, lanjut dia, untuk pengukuran ini juga tidak memungkinkan selesai dalam waktu satu hari saja.

"Kan, petugas ukurnya ke lapangan, ke lokasi enggak hanya satu pemohon. Mungkin, bisa berbarengan karena satu arah. Abis itu kan diukur, belum diprint," kata dia.

Karena proses tersebut, ujar Syaiful, tentunya tak memungkinkan jika pengurusan sertifikat HGB selesai dalam sehari.

Keanehan kedua, kata Syaiful, terkait luas HGB yang mencapai 3.120.000 meter persegi atau 312 hektare. Ia menerangkan, menurut aturan yang berlaku, sertifikat untuk lahan di atas 5 hektare dikeluarkan oleh Kanwil BPN tingkat provinsi. "Bukan kantor BPN tingkat kota/kabupaten," terang dia.

Sedangkan keanehan yang ketiga, lanjut Syaiful, tidak tercantum jangka waktu HGB. Sementara, HGB diberikan biasanya untuk waktu 10 hingga 30 tahun. "Namun, dalam foto sertifikat yang beredar tersebut, bagian tanggal berakhirnya hak tampak kosong," ungkap Syaiful.

Untuk diketahui, Pulau D yang merupakan hasil reklamasi ini berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakut.

Langgar Aturan

Sementara itu, salah satu Anggota DPRD DKI, Prabowo Soenirman, mengungkapkan, pihak BPN Jakarta Utara tak boleh asal menerbitkan sertifikat HGB tersebut. Jika terbukti BPN Jakarta Utara benar-benar menerbitkan HGB tersebut, ia menyebutkan berarti pihak BPN Jakarta Utara telah melanggar aturan.

"Perda zonasi saja belum dikeluarkan, masa main terbitkan sertifikat saja. Ga boleh itu," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut dia, penerbitan sertifikat HGB takkan berguna selama Perda zonasi belum diterbitkan.

Disisi lain, dirinya juga mempertanyakan pemberian sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan pulau reklamasi C dan D. Ia menegaskan, lahan yang terdapat di Pulau C dan D tidak bisa digunakan karena belum mengantongi izin, meski HPL telah diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) kepada Pemprov DKI.

"Kalau belum jelas peruntukannya berarti tidak boleh ada bangunan di pulau," kata Prabowo.

Prabowo menerangkan, saat ini DPRD DKI tengah menggodok revisi dua aturan Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang. Dengan begitu, pengelolaan pulau C dan D tidak bisa dimulai apabila pemerintah belum mencabut moratorium pembangunan reklmasi.

"Pemerintah kan sekarang menghentikan sementara reklamasi karena pengembang belum memperbaiki izin lingkungan (amdal)," tukasnya.

Belum

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, belum dapat memastikan terkait terbitnya sertifikat HGB Pulau D untuk pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta tersebut.‎ Ia enyatakan sudah menerima sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau reklamasi tetapi belum menerima informasi terkait terbitnya HGB.

"Masih belum tahu ya, yang tahu HPL (hak pengelolaan lahan) atas nama kami, tapi HGB masih belum saya terima," ujar Djarot, di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Kasten Situmorang saat dihubungi untuk mengkonfirmasi beredarnya sertifikat itu, tak kunjung merespon. Baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Muhammad Najib Taufik, belum dapat memastikan terbitnya sertifikat HGB itu.

Selain itu, Najib juga akan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN untuk mengevaluasi sertifikat HGB tersebut apabila memang sudah terbit.

"Nanti saya minta pemaparan BPN Jakarta Utara, kemudian saya minta dari Kementerian ATR/BPN untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan Utara," ucapnya.

Sumber : Terbit

0 Response to "Simsalabim! Sertifikat Tanah 312 Hektar Pulau D Dua Hari Sudah Kelar"

Post a Comment

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.