Pemerintah akan Umumkan Pembubaran HTI, Yusril: Tidak Ada Kegentingan Presiden Keluarkan Perppu

SinarRakyat.Com | Pemerintah tampaknya tak mau menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut Juru Bicara Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pun akan mengumumkan hal tersebut.

"Barusan saya tanya ke Presiden soal Perppu Ormas itu, dan jawaban Presiden kemungkinan besok akan disampaikan Pak Menkopolhukam (Wiranto)," kata Johan Budi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/7).

Namun demikian, Johan mengaku belum mengetahui detail isi dari Perppu tersebut. Menurut dia, publik akan segera mengetahui isi Perppu itu usai pengumuman yang disampaikan oleh Wiranto besok.

"Perppu sudah ada di tangan Presiden dan ditugaskan ke Menkopolhukam untuk mengumumkan besok. Menkopolhukam yang lebih tahu detailnya," kata Johan.

Menanggapi hal tersebut, pengacara HTI, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut.

"Kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (11/7).

Dengan Perpu baru ini, imbuh mantan Menteri Kehakiman itu maka pemerintah sudah mengabaikan dan menghilangkan semua prosedur berdasarkan hukum yang berlaku.

"Pemerintah membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas. Saya menilai isi Perpu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perpu itu membuka peluang bagi sebuah kesewenang2an dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi," tegas Yusril.

Selain itu, pakar hukum tata negara itu juga menganggap Perpu tersebut dikeluarkan tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 45.

"Situasi kegentingan apa yang ada dalam benak Presiden sehingga memandang perlu mengeluarkan Perpu? Apa karena keinginan membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap menganut faham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?," tanya Yusril.

Persoalan HTI pada hemat Yusril belumlah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa. Yusril pun curiga jika pemerintah sebetulnya punya target lain untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah.

"Saya berharap DPR bersikap kritis dalam menyikapi Perpu ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan," demikian Yusril.

(Sumber : RMOL)

0 Response to "Pemerintah akan Umumkan Pembubaran HTI, Yusril: Tidak Ada Kegentingan Presiden Keluarkan Perppu"

Post a Comment

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.