Soal Status Ahok Mendagri Bersikukuh, Mahfud MD: Presiden Harus Keluarkan Perpu


SinarRakyat.Com | Basuki Tjahja Purnama kembali menjabat sebagai Gubernur meskipun saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Sikap pemerintah yang seolah-olah melakukan "pembiaran" ini disorot publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berdalih belum bisa memutuskan status Ahok. Menurut penilaian Tjahjo, dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Sedangkan saat ini dalam persidangan dugaan penodaan agama, Ahok didakwa dengan 2 pasal yakni Pasal 156 dan 156a KUHP. Kedua pasal tersebut menjerat Ahok dengan ancaman waktu penjara yang berbeda-beda.

Pada pasal 156 menyebutkan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan 156a menyebutkan, pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Namun sejauh ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memastikan pasal mana yang akan menjadi tuntutannya ke Ahok.

“Terkait Gubernur Ahok (Basuki Tjahja Purnama), Kemendagri menunggu tuntutan resmi JPU nantinya di persidangan. Kalau tuntutanya 5 tahun, ya kami berhentikan sementara, kalau di bawah 5 tahun tetap menjabat sampai putusan hukum tetap,” kata Tjahjo, seperti dilansir situs resmi kemendagri.

Harus Diberhentikan


Menyikapi hal ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, berdasar Pasal 83 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Dikatakan, pasal ini tidak memiliki tafsiran lain. Untuk itu, penonaktifan kembali Ahok tidak dapat menunggu hingga proses persidangan sampai pada tahap pembacaan tuntutan.

"Menurut UU (nomor 23 tahun 2014) Pasal 83 Ayat (1) itu kan jelas. Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Tidak bisa mengatakan menunggu tuntutan. Loh ini dakwaan kok. Iya kan? Dakwaannya sudah jelas," kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/2) lalu.

Dia mengatakan, jika pemerintah bersikukuh mengaktifkan Ahok kembali dalam statusnya sebagai terdakwa, aturan dalam Pasal 83 itu harus diubah terlebih dahulu.

Presiden, imbuh Mahfud,  memiliki kewenangan untuk mencabut pasal itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, langkah ini, kata Mahfud memiliki resiko politik yang cukup besar.
"Saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subyektif presiden. Hak subyektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri tapi dipertanggungjawaban sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya. Termasuk kemungkinan kalau misalnya Perppu itu dinyatakan ditolak. Itu harus dipersiapkan juga," katanya.
Dikatakan, selain penerbitan Perppu tidak ada instrumen hukum lain yang dapat menjadi pembenaran mempertahankan Ahok sebagai Gubernur selama berstatus terdakwa. Untuk itu, ketimbang menghadapi resiko politik yang cukup besar, Mahfud menyarankan agar Presiden melalui Mendagri kembali menonaktifkan Ahok saat cuti masa kampanye berakhir.

"Kalau tanggal 12 (Februari) ini pak Ahok tidak dicopot, harus keluarkan Perppu. Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (Pasal 83 UU nomor 23 tahun 2014). Karena UU jelas bunyinya. Bukan (tahap) tuntutan seperti dikatakan Mendagri. Mendagri katakan tunggu tuntutan. Loh di situ terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya. Jadi tidak ada instrumen hukum lain," katanya.  (ITA)





0 Response to "Soal Status Ahok Mendagri Bersikukuh, Mahfud MD: Presiden Harus Keluarkan Perpu"

Post a Comment

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.