Soal Sertifikasi Pendakwah, Din: Pemerintah Terlalu Jauh Ikut Campur


SinarRakyat.Com | Tokoh sepuh Muhammadiyah Din Syamsudin menilai kebijakan standarisasi pendakwah tidak ada urgensinya.

"Saya berkeyakinan kebijakan ini tidak ada urgensinya dan manfaat, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Jika hanya diterapkan kepada pemuka agama islam, maka nanti akan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tidak berkeadilan," katanya kepada wartawan pada Senin (6/2).

Menurut Din pemerintah terlalu jauh ikut campur apabila berencana melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap para pendakwah, semestinya mereka cukup melakukan pembimbingan dan pembinaan melalui Kemenag.

"Jika ada ceramah-ceramah yang tidak menampilkan watak islam yang rahmatan lil alamin, tentu harus diatasi namun tidak dengan cara standarisasi dan sertifikasi karena akan dinilai sebagai ikut campur yang terlalu jauh oleh pemerintah," katanya.

Terkait Wacana pemerintah untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap para pendakwah Din menilai kedepan akan menimbulkan berbagai reaksi.

Sebagian kalangan menilai hal tersebut dapat meningkatkan mutu para pendakwah agar apa yang disampaikan dapat menjadi tuntunan bagi umatnya. Namun sebagian lainnya beranggapan hal ini sebagai intervensi pemerintah terhadap ranah keagamaan yang selalu menjadi isu sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Ketua Wantim MUI ini minta  pemerintah diharapkan berhati-hati dalam membahas masalah tersebut.


0 Response to "Soal Sertifikasi Pendakwah, Din: Pemerintah Terlalu Jauh Ikut Campur"

Post a Comment

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.